"Tak Pantas Presiden Curhat Soal Gaji"

JAKARTA - Pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono bahwa Presiden sudah 7 tahun tidak naik gaji, ditanggapi beragam. Bagi aktivis Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi, pernyataan SBY itu tidak etis.

“Presiden tidak etis mengeluhkan atau curhat soal gaji. Presiden itu kan urusannya bukan gaji tapi pengabdian. Dan untuk pengabdian itu, segala kebutuhan Presiden sudah dipasok oleh negara,” ujar Adhie saat berbicang dengan okezone melalui sambungan telepon, Sabtu (22/1/2011). Karena itu menurut dia, bohong jika seorang Presiden menganggap gaji yang diterimanya tidak cukup. “Semuanya kan sudah dipenuhi, apalagi ada tunjangan ini tunjangan itu. Belum lagi kalau ke luar negeri ada biaya USD15 ribu sampai USD20 ribu per hari,” sebut mantan Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid ini. Adhie menambahkan, memasuki masa purnabhakti, seorang Presiden juga mendapat dana semacam pensiun. “Setelah pensiun pun ada biaya untuk membeli rumah sebesar Rp25 miliar. Hampir tidak ada kekurangan. Kalau Presiden mengeluhkan gaji sangat melukai rakyat yang puluhan tahun pendapatan mereka terus menurun,” tegasnya. Pernyataan soal gaji yang tidak naik selama 7 tahun tersebut disampaikan Presiden SBY dalam pidato penutupan Rapim TNI/Polri 2011 kemarin pagi. “Kesejahteraan TNI/Polri bukan janji kosong dan kebohongan. Kesejahteraan prajurit setiap tahun kami naikkan. Remunerasi juga bertujuan meningkatkan kinerja dan prestasi. Sampaikan, ini tahun ketujuh, gaji presiden belum naik. Tapi saya ingin semua dapat kelayakan gaji,” ujar Presiden.

Gus Dur Dinobatkan Jadi Dewan Syura Akbar

Liputan6.com, Jakarta: Muktamar III PKB Gus Dur menobatkan almarhum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Dewan Syura Akbar partai itu di Surabaya. Gagasan penobatan Gus Dur tersebut dilontarkan Ketua Dewan Syura KH Ahmad Sahid saat menyampaikan pidato penutupan muktamar yang langsung disetujui seluruh peserta muktamar, Senin (27/12). "Gus Dur sebagai Dewan Syura Akbar bukan jasmaninya tapi visinya," tandas kiai asal Jawa Barat itu. Dalam kesempatan itu, Ahmad Sahid juga menegaskan PKB Gus Dur harus bisa ikut Pemilu 2014 sehingga diperlukan upaya keras untuk mewujudkan niat tersebut. Ahmad Hamid juga berpesan agar jajaran PKB Gus Dur berupaya keras meraih kepercayaan rakyat sebagai modal menghadapi Pemilu 2014."Mari kita lakukan apa-apa yang membuat rakyat percaya," kata pimpinan Pesantren Hamdallah, Cileunyi, Bandung tersebut. Sementara itu Ketua Umum PKB Gus Dur, Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid dalam pidato politiknya juga menegaskan tekad untuk membawa partai itu ikut Pemilu 2014. Untuk itu, ia meminta jajaran PKB Gus Dur terus melakukan kerja-kerja politik dan terus melakukan konsolidasi. Pada bagian lain Yenny juga menyinggung sistem politik di Indonesia yang terkesan hanya menekankan pada demokrasi mayoritas dengan mengabaikan suara rakyat."Ini harus diperbaiki. Suara rakyat harus dihargai," katanya.

Golkar: Kekalahan Timnas Kesalahan Pemerintah

JAKARTA - Partai Golkar membantah keras jika kekalahan Tim Nasional atas Malaysia pada ajang Piala AFF semalam ada hubungannya dengan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie. Sebaliknya kekalahan itu karena kesalahan pemerintah yang gagal mengurus sepak bola. Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan kekalahan Timnas merupakan kegagalan pemerintah era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam mengurus salah satu cabang olahraga. "Ini kegagalan Pemerintah dalam mengurus sepakbola kita," terangnya kepada Okezone di Jakarta, Senin (27/12/2010). Menurutnya kegagalan Timnas tidak ada hubungannya dengan Partai berlambang pohon beringin yang menjadi tempatnya berpolitik, apalagi dikaitkan dengan Pemilu 2014 nanti. "Apa hubungannya dengan Golkar, dikatakan Ketua Umumnya (Nurdin Halid) dari Golkar memang iya," terangnya. Seperti diketahui punggawa Alfred Riedl menelan kekalahan pertama di ajang Piala AFF, Firman Utina CS kalah dari pasukan Singa Malaya dengan skor telak 3-0.

Ewuh Pakewuh, Pilkada Gubernur Yogya Tak akan Ada Calon

Jakarta - Pemerintah pusat tetap pada pendiriannya bahwa kekuasaan Sultan Yogyakarta dengan gubernur sebagai kepala daerah harus dipisahkan. Gubernur dipilih lewat pilkada. Namun hal tersebut dinilai tidak akan mungkin terjadi karena rasa ewuh pakewuh (sungkan) terhadap Sri Sultan Hamengku Buwono X membuat warga Yogyakarta tidak ada yang akan mau maju dalam Pilkada Gubernur DIY. "Kharisma Ngarso Dalem (Sri Sultan) itu masih kuat, jadi kemungkinan malah tidak ada yang maju nyalon untuk jadi gubernur. Di sini budaya ewuh pakewuh kepada Kanjeng Sultan masih dipegang kuat," ujar Koordinator Komite Independen Pengawal Referendum (Kiper), Inung Nurzani, saat berbincang dengan detikcom, Senin (6/12/2010). Inung juga membantah pernyataan Dirjen Otonomoi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan, yang mengatakan 71 persen rakyat Yogya menginginkan pemilihan langsung. Keabsahan hasil survei yang dipaparkan pejabat eselon satu Kemendagri tersebut patut dipertanyakan. "Itu survei kapan? Siapa yang melakukan survei? Semuanya serba tidak jelas. Jangan-jangan (survei) itu hanya untuk memecah belah rakyat Yogyakarta," tambahnya. Inung dan rekan-rekannya dalam Komite bersepakat bila pemerintah pusat dan DPR akhirnya menyetujui opsi pemisahan kekuasaan, maka tidak ada jalan selain referendum. Ribuan relawan pun siap melaksanakan tuntutannya bila apa yang menjadi kehendaknya tidak terwujud. "Kita akan gelar referendum, pilihannya cuma dua pemilihan langsung atau penetapan. Pilih A atau B, biar jelas mana keinginan rakyat DIY," terangnya. Pada hari Sabtu (4/12), Dirjen Otonomoi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan mengatakan, dari hasil survei 71 persen rakyat Yogya menghendaki adanya pemilihan langsung. Namun Djohan tidak bisa menyebutkan lembaga survei atau instansi mana yang telah mengeluarkan survei tersebut. "Saya pernah baca itu tapi lupa dari mana. Bukan pemerintah, saya pernah baca," katanya. (her/nrl)

12 Orang Serbu Mapolsek, 3 Personel Polisi Tersungkur

Jakarta – Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan, menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberhentikan Jaksa Agung Hendarman Supandji sejak diberlakukan hari Rabu ini pukul 14.35 wib, merupakan akibat ketidakberesan alias amburadulnya administrasi negara yang terdapat di Istana, utamanya ditangani Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara tidak langsung ikut ‘dipermalukan’ atas adanya Putusan MK tersebut. Hal itu disampaikan Syahganda di Jakarta, Rabu (22/9), menanggapi hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan mantan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Yusril Ihza Mahendra, dalam perkara uji materil Undang-undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan terhadap pasal 22 ayat 1 huruf d. Putusan MK itu menyatakan, jabatan Jaksa Agung harus dibatasi sesuai masa jabatan presiden serta berakhir dengan satu periode kabinet yang dibentuk presiden. Namun demikian, Putusan MK pada Hendarman tidak berlaku surut melainkan bersifat prospektif atau ke depan. “Tapi, terhitung mulai hari ini, Rabu (22/9) pukul 14.35 Wib, status Hendarman sebagai Jaksa Agung sudah tidak memiliki kekuatan hukum sehingga tidak sah lagi menjabat Jaksa Agung, demikian halnya dengan kebijakan yang diambil Hendarman juga tidak sah sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua MK Mahfud MD. Dikatakan Syahganda, pihak Sekretariat Negara atau Istana semestinya dapat mengantisipasi jauh-jauh hari saat munculnya polemik sah tidaknya jabatan Hendarman di publik, yang kemudian diproses MK sampai terjadi pemberhentian Hendarman. Hal itu, tegasnya, mengingat jabatan Hendarman selaku Jaksa Agung dipandang sejumlah kalangan telah berakhir lama, mengikuti batas akhir usia kabinet yang dibentuk Presiden SBY periode lalu. “Mengapa Mensesneg tidak sanggup mengatasi hal ini dengan melakukan proses pemberhentian ataupun pergantian Jaksa Agung Hendarman, saat jabatan itu dipersoalan secara serius di masyarakat luas,” tanya Syahganda. Jika upaya itu dilakukan Mensesneg, lanjutnya, nama baik Hendarman bisa diselamatkan serta tidak perlu diberhentikan melalui keputusan institusi hukum, yang tentu saja berdampak merusak citra Hendarman sebagai penegak hukum. Menurut Syahganda, pihak Sekretariat Negara yang dimpimpin Sudi juga seharusnya mengambil langkah tepat dengan merespon positif adanya putusan MK, sekaligus menyiapkan pengganti Jaksa Agung. Ia menambahkan, Mensesneg tidak perlu bersikukuh melawan putusan MK dengan menjelaskan Hendarman tetap Jaksa Agung yang sah. “Aneh, kan, masak sudah diputuskan tidak sah lalu ngotot ingin melawan putusan MK. Dengan mengatakan Hendarman tetap sah berstatus Jaksa Agung, Mensesneg melakukan pembangkangan pada putusan hukum,” tandas mantan Direktur Eksekutif Center for Information and Development Studies (CIDES) ini. Diharapkan, dengan merespon secara positif atas putusan MK, Mensesneg justru tidak bertindak mengorbankan citra ataupun mempermalukan Presiden SBY di depan hukum dan publik.

Serang Malaysia, Indonesia Bisa Dikeroyok 4 Negara

Perang dengan Malaysia, itu bukan pilihan bijak. Seperti dikatakan Ketua DPR Marzuki Alie. Dia meminta masyarakat Indonesia untuk tidak terprovokasi.Masalah Malaysia, kata Marzuki, harus diselesaikan dengan cara damai. Perang sama sekali tidak ada gunanya. “Menegakkan harga diri tidak hanya dengan perang,” kata Marzuki Alie di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 1 September 2010. Senada, Peneliti Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI dan The Indonesian Institute, Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, kedua belah pihak akan sama-sama menderita jika perang jadi jawaban. Jaleswari juga mengingatkan, warga Indonesia bisa saja bermodalkan semangat berkobar. Tapi kita juga harus realistis. Malaysia adalah anggota aliansi Five Power Defence Arrangements (FPDA) bersama dengan Singapura, Selandia Baru, Australia, dan Inggris. “Jika Malaysia mengaktifkan klausul serangan terhadap satu negara anggota akan merupakan serangan terhadap anggota aliansi lainnya, maka kita bisa dikeroyok empat negara lainnya,” kata Jaleswari. Jangan lupa juga, Inggris adalah anggota pakta pertahanan Atlantik Utara (NATO), yang juga punya klausul sama. Berikut petikan wawancara VIVAnews dengan Jaleswari Pramodhawardani: Jika perang terjadi, apa untung ruginya untuk Indonesia? Untuk menuju perang tidak mudah. Selain kedua negara memiliki hubungan strategis di Asean, kedua kepala negara tidak berminat untuk mencari solusi itu — jika mengamati statemen keduanya di media. Urusan perang juga tidak mudah kedua belah pihak akan sama-sama menderita Walaupun teknologi persenjataan Malaysia lebih modern dan banyak, tapi untuk menang perang tidak hanya ditentukan oleh teknologi dan jumlah alutsista. Masih banyak elemen yang menentukan kemenangan perang, seperti kepemimpinan, strategi, jumlah pasukan, dan kondisi psikologis prajurit. Bagaimana perimbangan kekuatan dua negara, juga melihat bahwa Malaysia terikat dengan FPDA? Kita boleh modal semangat berkobar melawan Malaysia, tapi jangan lupa, musuh kita tidaklah Malaysia saja. Malaysia memiliki aliansi pertahanan FPDA yang anggotanya juga Inggris, Australia, Singapura, dan Selandia baru. Jika malaysia mengaktifkan klausul, serangan terhadap satu negara anggota akan merupakan serangan terhadap anggota aliansi lainnya, maka kita bisa dikeroyok empat negara lainnya. Belum lagi Inggris yang juga anggota NATO, dalam artikel 5 nya juga memiliki klausul yang hampir sama dengan FPDA. Memang ada pendapat bahwa itu kan perjanjian tahun 1970-an yang pasti memiliki konteks yang berbeda. Tapi menurut saya, sepanjang klausul dalam aliansi pertahanan itu belum dicabut, tetap masih berlaku. Apalagi setelah 30 tahun berdirinya aliansi ini mereka semakin memantapkan kerja samanya di bidang keamanan. Apa yang harus dilakukan untuk mengakhiri konflik ini? Konflik bisa diakhiri jika kedua negara saling ada respek dan menghargai. Selama ini kasus dengan Malaysia dengan persoalan perbatasan saja sudah berulang kali terjadi. Tahun 2009 ada 14 kasus 2010 ada 11 kasus, belum lagi urusan lain. Saya pikir, perlu ada terapi kejut untuk Malaysia, entah itu dalam bidang ekonomi, melalui pembatasan-pembatasan yang dilakukan atau warning keras lainnya. Terapi kejut ini memperingatkan agar Malaysia memiliki respek sebagai negara yang bertetangga. Kedua, mengaktifkan forum Asean. Selama ini forum Asean terkesan mandul. Tidak ada terobosan strategis yang dilakukan satu dekade ini. terutama untuk menyelesaikan perselisihan antar anggotanya. Persoalan perbatasan juga persoalan pembangunan diplomatikyang tangguh dan kuat. Sebaiknya dilakukan pemerintah dalam pertemuan RI-Malaysia 6 September nanti. Pada pertemuan tersebut perlu mendesakkan semangat nasionalisme Indonesia ke dalam kebijakan luar negeri kita.

Majalah Tempo Minggu Ini – Dewan Pers Akan Bahas Mediasi Polri-Tempo, Besok

Dewan Pers akan membahas soal mediasi antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Majalah Tempo, Senin (5/7/2010). “Setelah rapat besok, kemungkinan kita akan putuskan pertemuan mediasinya Selasa atau Kamis,” kata Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers di Dewan Pers Agus Sudibyo, ketika dihubungi Tempo, Minggu (4/7). Menurut Agus, surat dari pihak kepolisian mengenai permintaan mediasi ini diterima Dewan Pers hari Kamis (1/7) lalu. Setelah dipelajari, Dewan pun mengagendakan pembahasan substansinya, besok. “Kita akan melihat apakah pokok-pokok yang menjadi komplain dari Polri ke Tempo benar atau tidak? Berita Tempo apakah ada yang melanggar atau tidak,”ujarnya. Mabes Polri berencana menggugat Majalah Tempo karena cover laporan utama “Rekening Gendut Perwira Polisi, edisi 28 Juni-4 Juli 2010. Polri merasa tersinggung atas cover tersebut yang menggambarkan seseorang mirip sosok polisi dengan tiga celengan berbentuk babi. [ti/ris]

Wapres Ajak Buruh Selesaikan Masalah Dengan Berunding

Wakil Presiden Boediono mengajak buruh mengatasi masalah dengan berunding sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. “Kalau ada masalah sebaiknya dirundingkan dengan baik. Itu kultur bangsa kita yang harus dipertahankan,” kata Wapres saat melepas gerak jalan sehat 2010 di Kawasan Industri MM2100 Di Cikarang, Bekasi, Minggu. Menurutnya, dalam menyelesaikan masalah sebaiknya buruh mencari solusi yang tidak membuang energi dan cara yang bermanfaat. Boediono mengatakan bahwa mencari solusi adalah kultur bangsa Indonesia dan merupakan warisan nenek moyang. “Kita sebaiknya tidak harus ikut bangsa negara lain,” kata Boediono. Wapres berjanji bahwa pemerintah akan terus menciptakan regulasi baik dan seimbang, diantaranya kestabilan harga yang merupakan tugas negara agar harga tidak melonjak. Boediono menyinggung krisis ekonomi 2008 dan kini masih belum usai bahkan guncangannya tampak lagi di Eropa, bukan di Asia. “Kita berada dalam satu kapal untuk bersama-sama hadapi guncangan itu dan Alhamdulillah kita bisa tetap menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan bak,” kata Wapres. (*)

Lima Pejabat Paling Berpengaruh di Twitter

Jakarta – Twitter bukan hanya digunakan Presiden Amerika Serikat Barack Obama untuk menyebarkan ide dan pemikirannya. Sederet pejabat Indonesia juga menggandrunginya, baik untuk sekedar menyapa rekan sampai menyampaikan komentar akan perkembangan isu terkini. Berikut adalah lima pejabat, yang tidak hanya berpengaruh di ranah politik Indonesia, tapi juga di dunia maya, tepatnya situs microblogging Twitter. Sebagai catatan, urutan diambil berdasar situs TweetLevel, yang menghitung empat kriteria akun: Influence (pengaruh), Popularitas, Engagement (keterlibatan), dan Trust (kepercayaan). Jadi tidak semata popularitas. Sebagai contoh, Ratu Twitter Lady Gaga, yang memiliki lebih dari 6 juta pengikut, tidak terdaftar sebagai 20 pemilik akun paling berpengaruh. 1. Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring @tifsembiring Total Nilai 88 Influence 87.7 Popularity 72.3 Engagement 82 Trust 88.5 Following 1.732 Followers 92.703 Tweets 5.874 Merupakan pejabat paling populer dan cerewet di Twitter. Politisi kelahiran Bukittinggi, Sumatera Barat, ini hampir saban jam bercuit, mulai dari renungan rohani sampai kecelakaan kereta api. Sejak bergabung pada 20 Oktober 2009, dia sudah lebih dari 5.800 kali bercuit. “Anda adalah superstar Twitter,” tulis TwitterLevel, menilai Tifatul. “Teruskan bercuit, orang menyukai perkataan anda.” Selain populer, Tifatul juga dinilai rajin berinteraksi dengan pengikutnya. “Fakta bahwa anda selalu meluangkan waktu untuk berhubungan dengan orang di komunitas, membuat anda ‘great tweeter’,” tulis TweetLevel. 2. Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM, dan Pemberantasan Korupsi Denny Indrayana @dennyindrayana Nilai Total 64 Influence 64 Popularity 58.3 Engagement 56.1 Trust 55.2 Following 60 Followers 12.347 Tweets 1.333 Pakar Hukum Universitas Gadjah Mada ini juga tergolong cerewet dan rajin berinteraksi. Di posting terkininya dia bertanya tentang buku tentang haji yang patut dibaca. TweetLevel menyarankannya untuk lebih sering terlibat dalam percakapan. “Bagi banyak orang, keterlibatan lebih penting, ketimbang pengaruh,” demikian tertulis dalam penilaiannya. 3. Duta Besar untuk AS Dino Patti Djalal @dinopattidjalal Total Nilai 57 Influence 57 Popularity 59.4 Engagement 48.2 Trust 54.3 Following 7 Followers 15.256 Tweets 222. Menurut situs pemeringkat ini, Dino, yang mantan juru bicara Presiden Yudhoyono, memahami dan memanfaatkan pentingnya Twitter. Dia juga tergolong populer. “Untuk meningkatkan popularitas, perlu lebih banyak orang yang me-retweet posting anda,” tulis TweeterLevel. 4. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa @hattarajasa Total Nilai 51 Influence 50.5 Popularity 56.4 Engagement 52.8 Trust 46.9 Following 40 Followers 9.946 Tweets 225 Bisa dibilang, Hatta merupakan rising star di ranah Twitter Indonesia. Jumlah pengikutnya terus melambung sejak pertama bercuit pada 17 Juni 2010. “Luangkan waktu lebih untuk berbincang, buat posting yang lebih mudah dicari dengan membubuhkan tanda pagar, dan nikmati pembicaraan yang beredar,” tulis TweeterLevel. 5. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono @presidensby Nilai Total 46 Influence 45.9 Popularity 56.2 Engagement 0 Trust 31.9 @boediono Nilai Total 46 Influence 45.9 Popularity 68.8 Engagement 8.8 Trust 30.4 Orang nomor satu dan dua di republik ini menempati posisi kelima di Twitter. Meski pengikutnya masif, Boediono 56 ribu dan Yudhoyono 9693, situs TweetLevel tidak menganggap mereka sepopuler bawahannya yang ditulis di atas. Di antara penyebabnya adalah keterlibatan dalam percakapan. Presiden sama sekali tidak mem-follow dan mengikuti percakapan. Sementara posting terakhir Boediono, yang juga bersifat satu arah, dilakukan lebih dari sebulan lalu. “Twitter bukan sekedar mengabarkan lezatnya pizza yang anda santap malam tadi, luangkan waktu untuk mengenal followers anda dan ikut dalam percakapan yang ada,” tulis TweetLevel.(tempointeraktif.com)

Pakai Sandal, Pendukung Nasrudin Dilarang Masuk Pengadilan

Jakarta - Sekitar 50 warga Jakarta Utara yang mengaku keluarga besar Nasrudin Zulkarnaen menuntut hukuman mati bagi Antasari Azhar. Mereka tertahan di luar halaman gedung pengadilan karena memakai sandal jepit dan sebagian memakai celana pendek. "Kami merasa bagian dari keluarga Nasrudin, jadi kami ingin dengar putusan ini," kata salah seorang pendukung yang tak mau disebut namanya kepada wartawan di depan PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Kamis (11/02/2010). Tak diperbolehkan memasuki gedung, mereka kesal dan hanya bisa berteriak-teriak dari jalan raya. Sebagai identitas, mereka mengikatkan pita merah putih di lengan kanan sebagai simbol penegakan hukum di Indonesia. Mereka mengaku akan bertahan di jalan hingga sidang usai. "Hukum mati saja. Masa gara-gara pakai sandal, saya tak boleh masuk," ujarnya. (asp/nrl)

3 Tersangka Kasus Suap BI Diperiksa KPK

JAKARTA - Tiga tersangka kasus suap berupa cek perjalanan (travel cheque) saat pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia, akan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini. Seperti dikatakan Kabiro Humas KPK Johan Budi, tiga tersangka yang akan diperiksa yaitu Endin AJ Soefihara, Udju Djuhaeri, dan Dudhie Makmun Murod. “Tersangka akan diperiksa kasus travel cheque Miranda Goeltom,” ujar Johan Budi melalui pesan singkat kepada wartawan, Selasa (9/2/2010). Seperti diketahui, KPK telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia pada 2004 yang dimenangkan oleh Miranda S Goeltom. Mereka adalah Hamka Yandhu, Dudhie Makmun Murod, Endin AJ Soefihara, dan Udju Djuhaeri. Keempatnya diduga melanggar ketentuan Pasal 5 atau Pasal 11 atau Pasal 12b Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001. Mereka disangkakan menerima cek pelawat bernilai Rp500 juta dalam kasus ini.

KPK Periksa Pimpinan Proyek Pengadaan Sapi Impor

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri kasus dugaan korupsi pengadaan sapi impor dan mesin jahit di Departemen Sosial. Kali ini KPK akan memeriksa pimpinan proyek pengadaan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap pimpinan proyek pengadaan sapi impor di Depsos, Amus Jaya. Pantauan di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Amus tiba sekira pukul 10.00 WIB. Amus yang mengenakan kemeja putih dan celana hitam langsung masuk ke gedung, tanpa berkomentar. Seperti diketahui, terkait dugaan korupsi pengadaan sapi impor dan mesin jahit di Depsos ini, KPK telah menetapkan status tersangka pada mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah. Namun, sejak ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini, Bachtiar belum sekali pun menjalani pemeriksaan. Kasus sapi impor ini terjadi pada 2004, saat Departemen Sosial dipimpin oleh Bachtiar Chamsyah. Pada 2007, KPK gencar menertibkan rekening liar di Departemen Sosial. Rekening tersebut awalnya diduga untuk membiayai proyek pengadaan sapi, mesin jahit, dan sarung di departemen tersebut. Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2005 juga menyimpulkan adanya beberapa dugaan penyimpangan, termasuk pada proyek pengadaan sapi dan mesin jahit. Untuk proyek impor sapi dilakukan melalui penunjukan rekanan secara langsung oleh Direktorat Jenderal Bantuan Jaminan Sosial, Departemen Sosial, melalui surat usulan nomor 48 D/BP-BSFM/IX/2004. Alhasil, Departemen Sosial menggandeng sebuah perusahaan sebagai rekanan. Salah satu petinggi perusahaan itu diduga memiliki hubungan darah dengan tokoh nasional terkemuka. Perusahaan itu bertugas mengimpor 2.800 ekor sapi Steer Brahman Cross dari Australia. Ketika proyek berjalan, perusahaan itu diduga menjual sejumlah ekor sapi. Pada akhirnya, perusahaan itu tidak mampu menyetor sekira 900 ekor sapi. Namun, kekurangan itu disembunyikan dan seolah-olah proyek berjalan sesuai rencana.